Wed. Nov 25th, 2020

Hamzah Wulakada Ajak Semua Elemen Aktualisasikan Pancasila Secara Radikal

4 min read

KUPANG–JARRAKPOSKUPANG.COM
Hamzah Wulakada mengajak semua elemen untuk mengaktualikasi nilai-nilai Pancasila secara radikal dan tersistematis untuk menghentikan gerakan-gerakan yang mengancam eksistensi Pancasila. 

Hal tersebut dikatakan saat membawakan materi pada  Sabtu,  07 Maret 2020, dalam kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Garda Pemuda NKRI dengan mengusung  “Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Ditengah Gempuran Ideologi Radikal”.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Dikmas NTT, Kayu Putih, Kota Kupang, depan Resto Celebes, yang berlangsung sekitar jam  11.00 WITA itu dihadiri puluhan peserta.

Dr. Hamzah Wulakada, S.P., M.Si diawal paparan materi mengatakan, semua tentang Bangsa Indonesia oleh para pendiri ‘dianggap’ telah terangkum dalam narasi Pancasila namun sebagai negara, hipotesisnya belum terealisir. Bangsa Indonesia masih terus mencari format ideal, bagaimana Bernegara Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya pergeseran ideologi itu masih ‘mungkin’ terjadi,”  paparnya.

Ia menjelaskan, bernegara harus menyesuaikan dengan konsensus Pancasila, bukan Pancasila yang disesuaikan dengan perkembangan dalam bernegara. Narasi terkuat yang patut diakui adalah intisari Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Dosen Undana Kupang itu menuturkan, ide tentang NKRI itu telah hadir sejak Sumpah Pemuda [Tumpah Darah,; Tanah Air Indonesia, Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia], dan karena pergeseran Bangsa menjadi Negara [yang harus memiliki sistem nilai makanya Pancasila dihadirkan,” katanya.

Sebagai bangsa yang merdeka, lanjut  Hamzah Wulakada,  harus dicarikan penciri dari entitasnya sendiri yaitu  Pancasila.

“Apakah Pancasila kontekstual dengan perubahan? Tergantung cara pengguna menjadikan Pancasila sebagai variabel pengubah. Persoalannya, kuatnya gempuran ideologi global telah melunturkan tingkat kepercayaan kita terhadap Pancasila dan bersamaan adanya ketidakmampuan penyelenggara sistem memberikan efek nyaman bagi pengguna,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Kupang periode 2004/2005, itu.

Menurut Wulakada, negara belum mampu menjadikan Pancasila sebagai variabel pengubah dalam bernegara sehingga timbulkan efek tidak nyaman,  tidak percaya, dan rakyatpun mencoba menjajaki alternatif lain dalam bernegara.

Baca Juga :  Proyek Penyulingan Air Laut Menjadi Air Tawar 14 M Tidak Berfungsi,Masyarakat Surati Gubernur NTT,Hingga Presiden RI.

Sementara itu, kata dia,  imperealism gaya baru melalui doktrin ideologi anti Pancasila menumpang misi globalisasi ingin meruntuhkan nilai Pancasila atau pergeseran nilai budaya.

“Mengapa? karena Indonesia sangat strategis sehingga harus dikuasai melalui ekspansi ekonomi karena ketersediaan SDA. Bagaimana agar Pancasila tetap aktual ? memperkuat kualitas SDM,  pendidikan, meneguhkan karakter bangsa,
menyelaraskan metode aktualisasi nilai dengan perkembangan zaman,” terangnya.

Kepada peserta, Hamzah menegaskan, aktualisasi Pancasila yang subjektif yakni ketaatan moral untuk melaksanakan Pancasila,
kesadaran untuk melaksanakan  internalisasi nilai Pancasila, proses pembentukan kepribadian Pancasila, implementasi nilai.

Lalu, aktualisasi Pancasila yang objektif diintegrasikan dalam sistem nilai berkeyakinan, kuatkan konsensus, negara mampu menjamin kepercayaan rakyatnya sebagai bukti Pancasila yang lebih ideal untuk menyatukan kenyamanan bernegara.  Cara memahami dan mengamalkan Pancasila harus menyesuaikan dengan model kemajuan global. Model pembelajaran konsep berpancasila harus aktual seiring tuntutan globalisasi,” ujar Mantan Sekretaris KNPI NTT, itu.

“Reaktualisasi nilai implementasi tentang Pancasila harus mengakomodir nilai konsep nilai lain yang  berbeda. Perkuat entitas lokal yang Pancasilais. Ruang lingkup akomodatif sistem bernegara harus mampu mengekang penyelenggara untuk patuh
berpancasila dan memberikan keteladanan nilai Pancasilais,” tambahnya.

Doktor muda asal Kabupaten Lembata itu menjelaskan, kontekstualisasi Pancasila yakni keteladananbernegara,  kukuhkan keragaman entitas nilai kebangsaan Indonesia, kebebasan nilai dalam bernegara harus tetap menjadikan Pancasilas sebagai variabel pengubah, kedepankan keteladanan nilai dalam bernegara,” tandasnya.

Selanjutnya, M. Zainal Fanani memaparkan, Pancasila dan agama memang berbeda secara esensi dan fungsinya kendati tidak  secara antagonistik. Pancasila adalah falsafah (hasil penggalian dan eksplorasi daya pikir manusia menggunakan kecermatan bernalarnya), adapun agama adalah wahyu ilahi (yang bersih dari campur tangan apapun dari manusia).

Baca Juga :  Antisipasi Covid-19,Pemkab Flotim Keluarkan Surat Edaran,Ini Tegas Wabup Kab.Flotim

Dalam hubungannya dengan cita-cita kenegaraan Indonesia merdeka, pancasila adalah “political philosophy” untuk menjawab masalah-masalah duniawi bangsa Indonesia dalam arti kenegaraan,” katanya mengutip tulisan Saifudin Zuhri, (1981: 54).

Radikalime agama dan kelompok radikal menurut Zainal, berikut penjelasannya:

Pertama, radikal dalam keyakinan adalah kelompok yang menganggap selain kelompoknya sebagai kafir. Berbeda pandangan sedikit saja langsung dikafirkan. Termasuk kelompok ini yaitu kelompok takfiri.

Kedua,  radikal dalam tindakan  adalah
kelompok yang membunuh orang lain atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i. Termasuk kelompok ini yaitu kelompok jihadis.

Ketiga, radikal dalam politik adalah kelompok yang hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan Negara Islam dan/atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa.

“Ada yang mengkafirkan, membunuh, dan mau mengganti Pancasila ini yang paling berbahaya, apalagi kalau mereka merupakan jaringan transnasional,” jelas Zainal.

Ada yang hanya takfiri dan membunuh saja, tapi tidak main politik. Ada yang tidak takfiri dan tidak membunuh, tapi hanya mau mengganti ideologi negara.

Kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Lakpesdam, PW NU NTT itu menegaskan,  jika masih berada pada tahap radikal dalam keyakinan, maka harus dilakukan wacana tandingan. Jika sudah berupa tindakan, maka tindakan preventif tidak lagi cukup, namun perlu dilakukan penetrasi ke dalam kelompok tersebut. Jika sudah sampai pada gerakan politik, maka tidak bisa lagi dihadapi lewat kompromi politik karena ini sudah pertarungan ideologi.

Adapun kegiatan tersebut ditutup dengan  deklarasi Pemuda Benteng Pancasila yang dipandu oleh Dr. Hamzah Wulakada, S.P., M.Si.(Emanuel Boli)

Jarrakposkupang.com/Mario Langun
Editor: Uta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *