Wed. Sep 30th, 2020

PAKAR KOMUNIKASI: PEMERINTAH HARUS “KEPALA” BUKAN “EKOR” KOMUNIKASI DAN INFORMASI

3 min read

Oleh:Dr.Emrus Sihombing
Pakar Komunikasi & Pengamat
Dosen Pasca Sarjana (UPH)
Direktur Eksekutif Emrus Corner

KUPANG-JARRAKPOSKUPANG.COM
Penyaluran bantun sosial (Bansos), merupakan bagian strategis tak terpisahkan dari penanganan dampak Covid-19. Karena itu, Bansos menjadi salah satu perbincangan publik yang hangat.

Di satu sisi, ada dialektika antara pemerintah di semua tingkatkan sebagai penyalur Bansos dengan sebagian anggota masyarakat sebagai penerima. Dialektika ini sangat bagus sehingga penyaluran Bansos menjadi terkelola dengan baik, mendorong percepatan dan ketepatan sasaran penerima. Namun di sisi lain, tak terhindarkan ada beberapa aktor sosial, termasuk di dalamnya seorang bupati, “memuntahkan” isu tak sedap yang sulit diterima akal sehat dan aspek etika, terkait penyaluran Bansos.

Upaya pemerintah pusat, khusunya Presiden Joko Widodo, pasti berkeinginan kuat agar penyaluran Bansos ini lebih cepat dan tepat sasaran, lebih baik. Untuk mengakselarsi hal tersebut, pengelolaan dana Bansos sebesar Rp110 triliun dari pemerintah pusat perlu diangkat atau ditugaskan manejer “pintu komunikasi,” atau juru bicara yang berfungsi melakukan dialektika komunikasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan anggota masyarakat yang berhak menerima bentuk Bansos tertentu, sehingga tidak terjadi simpangsiur pesan di tengah masyarakat.

Pesan yang sifatnya mengacaukan, menurut saya, diproduksi sengaja oleh aktor sosial tertentu bertujuan memanipulasi persepsi publik seolah pengelolaan Bansos tidak berjalan dengan baik, seakan kacau balau, atau pesan bentuk lainnya yang tidak produktif. Kemudian, pesan semacam ini bisa saja dikapitalisasi oleh pihak tertentu karena berada di posisi berseberangan dengan pelaksanaan Bansos atau karena ketidaklengkapan informasi yang sampai pada dirinya.

Baca Juga :  AHY Umumkan Susunan Kepengurusan Inti Partai Demokrat Periode 2020-2025,Ini Rinciannya

Melalui juru bicara ini, semua pesan baik dalam bentuk fakta, data, informasi dan atau infografis, bukti, serta argumentasi tarkait dengan pengelolaan Bansos dapat terkelola dengan baik melalui prinsip-prinsip manajemen komunikasi professional dan terukur. Karena itu, juru bicara ini sekaligus berfungsi mengkoordinir informasi dan komunikasi dari kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait penanganan dan penyaluran Bansos. Dengan demikian, para pihak yang ingin berupaya mengacaukan wacana di ruang publik akan teratasi dengan baik.

Pertanyaan, siapa paling pas menjadi juru bicara Bansos ini? Saya menyarankan, juru bicara Bansos ini menjadi tugas pokok juru bicara presiden atau kepala biro komunikasi dan informasi dari Kemenko PMK atau kepala biro komunikasi dan informasi dari Kemensos yang diangkat oleh presiden supaya punya power mengkoordinasikannya.

Siapapun menjadi juru bicara bansos ini, dari aspek ilmu dan professional komunikasi, sebaiknya sosok tersebut memahami betul dan mampu mengimplementasikan konsep dasar komunikasi, teori komunikasi, memiliki reputasi komunikasi di ruang publik sehingga sangat piawai dalam setiap wacana publik tentang penanganan dan penyaluran Bansos.

Juru bicara tersebut harus mampu melakukan strategi komunikasi sehingga semua kementerian dan lembaga pemerintah sebagai pengelola Bansos harus menjadi leading sector di bidang isu, membangun relawan komunikasi, dan menciptakan imunisasi komunikasi di ruang publik terkait dengan pelaksanaan Bansos di negeri ini. Dengan demikian, ketika ada pesan komunikasi yang tidak produktif masuk ke ruang publik, masyarakat bisa meragukan dan lebih baik lagi tidak percaya lagi dan serta merta menolaknya.

Baca Juga :  Gelar RUA Secara Daring,Maria Galus Perempuan Pertama Jadi Ketua KSMM

Sudah tidak saatnya, sekali lagi sudah tidak saatnya, pengelolaan komunikasi dan informasi pemerintah, tak terkecuali penangan Bansos, hanya berfokus membantah dan membantah “serangan” dari para aktor sosial ingin menyesatkan ruang publik. Ini, menurut saya, acapkali terjadi selama ini. Tidak boleh lagi penanganan komunikasi dan informasi pemerintah seperti “pemadam” kebakaran.

Untuk itu, juru bicara pemerintah dan kepala biro komunikasi kementerian dan lembaga pemerintah harus menjadi “kepala” tidak beleh jadi “ekor” komunikasi dan informasi di tengah masyarakat. Sebab, sumber daya komunikasi yang tersedia di semua kementerian dan lembaga pemerintah sangat luar biasa untuk menjadi “kepala” komunikasi di ruang publik. Tinggal kemauan juru bicara presiden mengalola dan memanfaatkan semua sumberdaya tersebut. Jika tidak, menurut saya, presiden bisa kelelahan sendiri menghadapi berbagai wacana miring yang tidak produktif karena pembantunya, juru bicara, belum maksimal bekerja mengelola sumberdaya tersedia.

Sebab, penanganan komunikasi dan informasi yang baik, professional serta handal tentang Bansos, maka isu-isu miring berpotensi mengacaukan opini publik dipastikan akan tertangani dengan baik karena pemerintah pusat sudah menjadi leading sector di bidang isu dan sudah tercipta imunisasi komunikasi di peta kognisi khalayak publik.(5/5/2020)

Jarrakposkupang.com/Mario Langun
Editor: Jering Buleleng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *