March 7, 2021

Bawaslu Kabupaten Kaur Terbukti Bersalah

3 min read

Kaur, JarrakpostBengkulu-Hasil sidang DKPP RI pada tanggal 27 Januari 2021 teradu Bawaslu Kabupaten Kaur dengan No perkara 147-PKE-DKPP/XI/2020 yang di bacakan oleh Didik Supriyanto S.IP, M.IP dewan kehormatan/penyelenggara pemilu.

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terkahir pengaduan No 155 P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara 147 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelengaran pemilu yang di ajukan oleh pengadu atas nama Exar Efendi pekerjaan wiraswasta alamat Talang Tais Kecamatan Talang Tengah Kabupaten kaur, memberikan kuasa kepada Ardian dan kawan- kawan pekerjaan Advocad Alamat Gedung Yarnate Jl Proklamasi no 44 Menteng Jakarta Pusat , selanjutnya disebut pengadu terhadap teradu pertama atas nama Toni Kuswoyo,teradu kedua atas nama Natijo Elem, teradu ketiga atas nama Oyon Supra,masing-masing ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kaur Beralamat Jl Hasanuddin Desa Kepala Pasar Bintuhan Kabupaten Kaur, teradu 1, teradu 2, teradu 3, selanjutnya disebut sebagai para teradu membaca pengaduan, pengadu mendengar keterangan pengadu,mendengar jawaban para teradu,mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang di ajukan pengadu dan pihak teradu, duduk perkara kewenangan DKPP dan kedudukan hukum telah di bacakan oleh DKPP

Baca Juga :  Prodi Pendidikan Biologi Undana Gelar AMPIBI CUP III Se-FKIP A Undana

DKPP menimbang jawaban dan keterangan para pihak bukti dokumen serta fakta yang terungkap dengan sidang pemeriksaan pada tanggal 21 September 2020 para teradu menerima 5 laporan dengan substansi yang sama yaitu dengan pelanggaran ketentuan pasal 71 ayat 2 undang-undang dasar no 10 tahun 2016 oleh Bupati Kabupaten Kaur karena melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, tindakan Bupati tersebut dibuktikan dengan SK no 188 dan seterusnya tanggal 17 September 2020 tenteng pemberhentian pejabat, Pemimpin Tinggi Pratama dan pengangkatan pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur.

Setelah verifikasi para terlaku menyatakan ke lima laporan tersebut telah memenuhi syarat puil dan materil kemudian diregristrasi dengan no 1 dan seterusnya pelapor atas nama Muktiansyah,no 2 seterusnya pelapor atas nama Even Sunere , no 3 dan seterusnya pelapor atas nama Hendri Santoni, no 4 dan seterusnya pelapor atas nama Aspentaskanyanto, no 5 dan seterusnya atas nama pelapor Rafian Efendi

Selanjutnya para terlaku melakukan klarifikasi dan meminta keterangan pelapor, terlapor BKDSDM ahli serta pihak terkait pada tangga 22 s/d 25 September 2020 di buktikan dengan berita acara no 26 dan seterusnya, tanggal 25 September 2020 yang isi, memuat kesimpulan bahwa laporan bukan pelanggaran administrasi sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 71 ayat 2 undang-undang dasar no 10 tahun 2016 terbukti dan meneruskan hasil penangan tersebut kepada KPU Kabupaten Kaur melalui surat no 87 dan seterusnya 25 September 2020 serta mengumumkan status laporan di papan pengumuman, pada tanggal 22 September 2020 dalam proses penanganan kelima laporan tersebut para teradu melakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakundu terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan, berdasarkan keterangan saksi Agufron selalu unsur Kejaksaan pada sentra Gakundu Kabupaten Kaur, terungkap adanya ketidak sepahaman antara Bawaslu kabupaten kaur, unsur kepolisian, dan kejaksaan , mengenai mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, unsur kepolisian dan kejaksaan mengusulkan agar penanganan dugaan pelanggaran administrasi di lakukan secara pararel dengan unsur perpindana hal tersebut di masukan agar pemerikasaan alat bukti , klarifikasi, dan keterangan para pihak serta penyusunan kajian dapat di lakukan secara Efektif dan Efesien

Baca Juga :  OMK ST. GREGORIUS AGUNG OELETA BERBAGI KASIH DI PANTI ASUHAN PETRA KUPANG

Fakta persidangan menyataakan bawaslu Kaur tidak profesional tidak berintegeritas dan tidak menjalankan SOP dengan baik

dan semua¬†permintaan pengadu dipenuhi oleh DKPP keputusan DKPP tertanggal 27 januari 2020 Bawaslu Kabupaten Kaur dinyatakan Bersalah dan diberikan sanksi peringatan”,Tutupnya


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *