March 7, 2021

Cacat Administrasi Ijazah Cawabup kabupaten Kepahiang terpilih di gugat ke PTUN Bengkulu

2 min read

Bengkulu, JarrakpostBengkulu- Nasarudin kuasa hukum H Ujang Syarifudin, SE melayangkan gugatan Ijazah cacat Administrasi atas nama Zurdi Nata salah satu cawabup terpilih kabupaten Kepahiang, ke Pengadilan Tata usaha Negara atau PTUN Bengkulu, Rabu 27 Januari 2021 dalam gugatanya Nasarudin kuasa hukum H Ujang Syarifudin, SE memasukan sejumlah dokumen sebagai barang bukti kuat terjadinya Dugan Ijazah cacat Administrasi atas nama Zurdi Nata cawabup terpilih kabupaten Kepahiang,

Sejumlah barang bukti diantaranya dokumen foto copy Ijazah Zurdi Nata Cawabup terpilih Kabupaten Kepahiang dari website Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang, dan Foto copy Ijazah pembanding dari SMA Negeri 1 Kabupaten Kepahiang, dalam bukti yang di sampaikan soal indikasi kejanggalan dalam penulisan nama yang tertera dalam Ijazah SD dengan SMA yang penulisan huruf kapitalnya berbeda.

 

Menurut kuasa hukum H Ujang Syarifudin, SE Nasarudin menyampaikan tergugat satu adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Kepahiang, tergugat dua adalah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Materi gugatan pada dasarnya adalah ketentuan Pengadilan tata usaha negara atau PTUN, Ijazah kemudian Legalisir adalah suatu keputusan oleh pengadilan tata usaha negara, oleh karena demikian maka untuk membatalkan ataupun mengklarifikasi tentu harus berupaya pengadilan tata usaha negara artinya dalam suatu keputusan yang bersifat final harus di uji di pengadilan tata usaha negara.

Baca Juga :  Cegah Covid-19,Tim Satgas Pencegahan Covid-19 Kodim1604/Kupang Kembali Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Nasarudin juga mengatakan untuk alat bukti yang pertama adalah foto copy Ijazah yang memang di ambil dari website Komisi pemilihan umum (KPUD) Kabupaten Kepahiang bukti kedua adalah bukti-bukti pembanding dari seangkatan dari pada pemilik ijazah tersebut.

Berbicara pengadilan tata usaha negara dugaan Nasarudin dan tim adalah cacat administratif tentu duga-dugaan lain ialah bukan Rana tata usaha negara namun Rana tindak pidana umum tentu itu juga akan di kembangkan lagi namun terfokus hari ini adalah administrasi, tentu ini harus melalui kajian dan melalui putusan Pengadilan”,Tutup Nasarudin

Baca Juga :  4 Daerah dan Calon Gubernur Masih Menunggu Keputusan Rekomendasi PDIP Dalam Pilkada Bengkulu 2020

 

Usai menerima berkas gugatan tersebut pihak PTUN Bengkulu akan melakukan verifikasi berkas laporan, jika ternyata hasil dari verifikasi tersebut dinyatakan masuk ke rana perdata makan PTUN Bengkulu akan menetapkan majelis hakim berikut jadwal persidangannya.

 

Dixse Prapat sebagai Humas PTUN Bengkulu Mengatakan Setelah berkas di terima apapun itu permohonan ataupun gugatan itu menjadi wewenang ketua Pengadklan, Nanti ketua Pengadilan akan menunjuk majelis hakim setelah terlebih dahulu berupa gugatan akan ada proses disnisal dan itu juga masih wewenang ketua pengadilan, nanti sudah di tunjuk ketua pengadilan barulah perkara tersebut bisa disidangkan oleh majelis yang di tunjuk”,Tutup nya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *