Jarrakposbengkulu – Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah yang memiliki proyek pertambangan diketahui pada tahun 2013 pernah mengeluarkan PERDA no 06  tahun 2013 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan yang sampai hari ini masih berlaku dan belum mengalami revisi atau perubahan. Kehadiran Perda ini kemudian memunculkan pertanyaan disejumlah organisasi nasional dan koperasi di Bengkulu terkait kejelasan pelaksanaannya di lapangan. Organisasi itu adalah Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) Provinsi Bengkulu, KOMDA PMKRI SUMBAGSEL,  Koperasi Raflesia Mandiri Persada.

Organisasi ini kemudian melaksanakan audiensi  pada hari senin  5 April 2021 dengan gubernur Bengkulu yang diwakili Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Bengkulu dan Asisten 3.
<span;>Pada pertemuan tersebut ketiga organisasi ini kemudian mempertanyakan ketidakjelasan pelaksanaan Perda ini yang sudah hampir 8 tahun tidak dijalankan dengan semestinya.

Menurut KOMDA PMKRI SUMBAGSEL Alexander menyampaikan “dalam perda dijelaskan setiap hasil perusahaan pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan yang melewati jalan umum yang ditetapkan sebagai jalur khusus tidak boleh melewati 8 (delapan) ton namun selalu melewati batas maksimal. Kemudian sampai hari ini belum ada jalur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hasil perusahaan pertambangan dan perkebunan yang artinya ini bertentangan dengan Perda no 6 tahun 2013 ini.” Pungkasnya.

Ditambahkan Alexander “bahwa gubernur Bengkulu abai terhadap permasalahan ini, dan meminta dengan segera dan secepatnya gubernur Bengkulu mengambil kebijakan memberhentikan aktivitas kendaraan ini karena sangat meresahkan masyarakat pengguna jalan, dimana di bulan maret 2021 saja sudah terdapat banyak  kecelakaan bahkan ada yang meninggal akibat kendaraan yang tidak tertib ini.” Tutupnya.

Baca Juga :  Ujang Saripuddin SE - Ir Firdaus Jailani Gelar Deklarasi Dan Istighosah

Diwaktu yang sama Ricky  Damanik Ketua Koperasi Rafflesia Mandiri Persada mengatakan “bahwa koperasi bersama masyarakat sudah berbagai cara berjuang untuk mendesak gubernur Bengkulu untuk menertibkan ini, namun tindak lanjut belum ada sampai sekarang setelah kami bertemu Gubernur. Kami sudah dibohongi oleh janji-janji pak Gubernur yang sampai sekarang pelaksanaanya tidak ada. Kami akan terus berjuang sampai pak Gubernur memenuhi tuntutan kami demi orang banyak. Saya bingung melihat sikap Gubernur seperti ini, apakah berpihak kepada Oligarki atau berpihak kepada masyarakat. Jangan dengan sikap pak Gubernur seperti ini masyarakat yang akan tertindas. Sebagai figur pemimpin, seharus nya Gubernur berpihak kepada masyarakat, jangan berpihak hanya menguntungkan oligarki.  Kami juga sudah melaksanakan aksi besar-besaran juga tidak digubris oleh gubernur, ini adalah permasalahan besar yang membutuhkan sikap dan tindakan segera menyangkut nasib masyarakat banyak.  Kami minta sekali lagi dengan gubernur untuk bersikap jelas secepatnya, kalau tidak kami akan melaksanakan aksi dengan mengundang masa lebih besar lagi.” ucap Ricky.

Baca Juga :  AHIRI MASA JABATAN ,PJS KADES UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK

Jonson Manik ketua DPD GSPI Provinsi bengkulu mengatakan dengan tegas, meminta  secepatnya memanggil semua dinas dan instansi terkait untuk mendiskusikan permasalahan ini, kami meminta hadir pergub yang lebih teknis untuk mengatur penggunaan jalan ini.

Jonson Manik  menambahkan “perjuangan masyarakat juga akan dibawa ke KSP, dan kita sudah mengirimkan surat ke KSP dan sudah komunikasi terkait permasalahan ini. Kita ingin membangun provinsi Bengkulu, tapi kami mau pemerintah provinsi Bengkulu serius dan tegas melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif. Jonson menegaskan memberikan batas waktu kepada pihak gubernur Bengkulu untuk melakukan pertemuan dengan semua instansi terkait sebelum lebaran, supaya bisa diambil langkah cepat, karena masyarakat sudah sangat resah, banyak masyarakat yang menjerit dibawah yang selama ini kita lihat” Ujar Jonson Manik.
Sementara SEKDA Provinsi Bengkulu seusai audiensi mengatakan “sebagai pejabat pemerintahan saya tidak bisa memutuskan kebijakan dan harus terlebih dahulu mendiskusikan dengan gubernur Bengkulu terkait aspirasi masyarakat ini. Kami dengan segera membuat pertemuan sesuai dengan apa yang organisasi ini minta secepatnya” ungkap SEKDA.

Pertemuan itu berakhir tanpa menemukan solusi konkrit dan masih menunggu kepastian dari pihak Gubernur Bengkulu. GSPI, PMKRI dan koperasi berkomitmen akan terus memperjuangkan ini sampai menemukan solusi konkrit.  Pertemuan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.(B.N.S)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here