Bengkulu, jarrakposbengkulu.com- PAC GSPI Girimulya Bengkulu Utara melaporkan ke DPD GSPI Provinsi  Bengkulu Jonson Manik, adanya warga Girimulya terpapar Covid 19 di rawat di salah satu Klinik yaitu Klinik Pratama GM yang bertempat di desa Girimulya kecamatan Girimulya Bengkulu Utara pihak klinik diduga lampaui kewenangan dalam penanganan pasien yang terkonfirmasi positif Covid 19 dengan gejala berat tetapi Pihak klinik tidak merujuk ke Rumah Sakit dan tidak berkordinasi dengan satgas Covid 19 Kecamatan. dengan ini pihak klinik telah Mengabaikan prosedur penangan Covid 19 dan pemutusan penularan Covid 19 yang mengancam kesehatan/nyawa masyarakat.

Tim jarrak pos Bengkulu telah mengkonfirmasi kepada ketua PAC GSPI Girimulya lewat WhatsApp Ketua PAC GSPI Girimulya Menjelaskan  Wa terpapar Covid 19 lalu pada tanggal 10 Agustus 2021 di rawat di Klinik GM Waras yang terletak di Desa Girimulya Kecamatan Girimulya Kabupaten Bengkulu Utara. WA menularkan dengan Ibu kandung WI, WI meninggal lalu di antar ke rumah korban di mandikan oleh keluarga, lalu keluarga anak dari almarhumah terpapar juga patut di duga akibat memandikan jenazah ibunya. Ungkap Ketua PAC GSPI Girimulya.

Baca Juga :  Dadang Mishal Resmi Pimpin PBFI Provinsi Bengkulu

Ketua DPD GSPI Bengkulu Jonson Manik mengintruksikan kepada ketua PAC GSPI Girimulya agar menyurati Kepala Dinas Kesehatan, Bengkulu Utara Bupati Bengkulu Utara agar dapat menegur kepada pihak Klinik jangan menyimpan atau menganggap remeh pasien yang terpapar Covid 19 yang berpura pura mengatasnamakan kemanusiaan di dalam Klinik demi meraup ke untungan.

DPD GSPI Bengkulu, telah berkordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni Senin 30 Agustus 2021 tentang pelayanan Covid di Bengkulu. Dan akan segera berkordinasi juga dengan Kapolda Bengkulu kontruksi hukum yang berlaku bagi pelaku yang mengabaikan penanganan Covid 19.
DPD GSPI Bengkulu akan segera meminta Pemerintah Daerah Bengkulu Utara untuk bersikap adil dan tegas terhadap masyarakat kaum marginal, dan dalam penanganan korban Pendemi Covid 19 agar di biaya Negara, karena pelayanan di klinik yang membuat pasien harus bayar, warga desa yang mencari kesehatan, seharusnya pasien Covid 19 di biayai Negara tetapi karena regulasi terputus di klinik. Maka tidak menerima biaya dari negara.

Baca Juga :  Di Anggap Memberikan Informasi Simetris Profesional,Komunikolog Emrus Di Usul Jadi Jubir Kepresidenan

DPD GSPI Bengkulu akan segera melaporkan kejadian ini ke Presiden Republik Indonesia H. Ir Joko Widodo

Surat Keterangan kematian Alrmarhumah

 

dan Kantor Staf Presiden sebagai Relawan yang terstruktur dari daerah sampai ke Pusat. yang mana Pihak Klinik telah mengangkangi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid 19). pihak klinik juga mengangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tegas Jonson Manik (Limbeng).

surat hasil SWAB Antigen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here