BENGKULU, jarrakposbengkulu.com-
DPD Generasi Sosial Peduli Indoneaia (GSPI)Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu (DLHK), Senin (18/102021). Hal ini meneruskan laporan yang disampaikan GSPI ke Menteri LHK dan ESDM beberapa waktu lalu, terkait perusahaan tambang yang yang tidak melaksanakan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 yaitu tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).

Menurut GSPI, yang memberikan izin lokasinya adalah Gubernur atau dinas yang membidangi kehutanan. Namum sayangnya penggalian informasi ini sia-sia.

Pasalnya, Kepala Dinas tidak bisa ditemui, sehingga anggota GSPI diarahkan untuk berkoordinasi dengan Kabid Lingkungan Hidup. Lebih parah, informasi yang anggota GSPI inginkan tidak bisa diberikan Kabid Lingkungan Hidup mengenai itu.

Disampaikan Sekretaris DPD GSPI Provinsi Bengkulu, Ferdinan, Kabid LK tidak bisa memberikan informasi terkait mana saja perusahaan pertambangan di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan izin PPKH tapi belum melakukan kewajibannya.

“Kabid II hanya menyebutkan, sejauh ini perusahaan tambang masih melakukan proses pertambangan sesuai dengan analisis AMDAL,” ujar Ferdinan.

Ferdinan juga menyampaikan, yang disampaikan Kabid LK, selama ini peraturan hanya mengatur tentang luas lokasi pertambangan tapi tidak diatur mengenai kedalaman galihan lobang.

Baca Juga :  Guna Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Disinfektan Kembali disemprotkan Di Desa Talang Tais

“Anggota GSPI agak tergelitik dengan kalimat yang disampaikan Kabid LK ini. GSPI menilai DLHK seakan tidak pula peduli terhadap dampak paada hutan,” ucapnya.

Kabid LK juga sempat beralasan bahwa kejadian banjir yang pernah terjadi di 9 kabupaten/kota Bengkulu penyebabnya bukan karena kerusakan lingkungan hutan, melainkan karena curah hujan yang tinggi dan sungai Bengkulu tidak mampu menampung air.

Setelah terjadi adu argumen yang cukup alot, Kabid LK akhirnya mengatakan sebenarnya tentang hal ini bukan di ranahnya, melainkan ini merupakan ranahnya Kabid Kehutanan.

“Anggota GSPI sangat menyayangkan sikap Kabid LK. Jika memang bukan ranahnya seharusnya dari awal sudah menolak untuk memberi kami informasi. Ini menghabiskan waktu kami saja, masih banyak hal yang mesti kami kerjakan dari pada ‘debat kusir’ seperti ini,” ucapnya.

Dengan berpikir positif kami berusaha untuk menemui kabid 3 untuk menggali informasi. Ternyata makin parah, bukan memberikan informasi tapi Kabid 3 memberikan alasan bahwa dirinya baru 2 hari memegang jabatan ini.

“Kami dengar, Kabid 3 baru berpindah dari Dinas Pariwisata. Kami sempat kaget, padahal memang basic beliau adalah sarjana kehutanan,” ungkapnya.

Dirinya menilai, artinya selama 2 tahun berada di Dinas Pariwisata tidak sesuai dengan basic pendidikan.

Baca Juga :  Wagub Rosjonsyah Pastikan Program OPD sesuai Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu

“Dari Kabid 3 ini pun kami tak mendapat informasi. Bahkan ia meminta kami menunggu selama satu bulan. Bagi kami itu terlalu lama, sedangkan surat kami sudah diproses oleh Menteri LHK dan ESDM. Seharusnya kamampuan ia sebagai Kabid lebih dari itu, karena jika seperti ini akan menyebabkan birokrasi di Provinsi Bengkulu berjalan lambat,” kata Ferdinan.

Sedangkan itu, dilain sisi menanggapi sanggahan Kabid LK terkait terjadinya banjir 2019 lalu, Jonson Manik ketua Relawan GSPI DPD Bengkulu mengatakan, jangan mencari kambing hitam karena curah hujan yang tinggi di Bengkulu mengakibatkan banjir.

Jika perusahaan pertambangan dan perkebunan memenuhi kewajibannya menanam pohon, serapan air di hulu sungai DAS, akan meminimalisasi banjir karena sirklus curah hujan tinggi sudah diserap di hulu.

“Saat ini banjir luapan air dari hulu sungai hutan gundul langsung ke sungai tidak ada filter serapan air,” cetus pria yang akrab disapa Manik ini.

Untuk diketahui juga, Kabid 2 LHK juga baru mengetahui bahwa jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang di pegang Pemda Provinsi Bengkulu. Yang diketahuinya melainkan Selama ini yang jaminan Reklamasi dan janji pasca tambang itu langsung masuk ke kas negera bukan ke kas Provinsi bengkulu.(limbeng)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here