BENGKULU, jarrakposbengkulu.com -Jonson Manik, Ketua Relawan DPD GSPI Bengkulu ini menduga, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu telah memperkaya diri sendiri. Pasalnya, Sekda diduga menerima uang insetif pemungutan pajak 2019 sampai dengan 2021, yang sangat bertentangan dengan UU 19 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No 30 tahun 2002 komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dikatakan Manik, seharusnya Sekda menaati aturan tersebut, bukan malah menabraknya. Dengan begitu Sekda meraup semuanya tidak memilih salah satu seperti apa yang disampaikan aturan tersebut.

“Sebagai kontrol sosial kami ingin Sekda tidak berlaku seperti itu, karena bagi kami ini merupakan tindak memperkaya diri sendiri,” ujarnya.

Baca Juga :  OMK ST. GREGORIUS AGUNG OELETA BERBAGI KASIH DI PANTI ASUHAN PETRA KUPANG

Ia juga menyayangkan, surat penawaran audiensi yang ditujukan ke Sekda tidak digubris. Malahan, saat pihaknya mengcek surat tersebut hilang dan terakhir berada di BPKD.

“Kami menawarkan audiensi terkait ini, tapi tidak digubris. Kami pun mencoba mengkonfirmasi langsung sebanyak dua kali, namun sampai saat ini Sekda tidak memberi ruang untuk itu,” ucapnya.

Bahkan dirinya juga menyebutkan, pihaknya sudah mencoba menghubungi Sekda lewat WhatsApp, SMS serta sambungan telpon. Tapi sampai diterbitkannya berita ini belum ada tanggapan.

Baca Juga :  Percepatan Pemulihan Ekonomi Terkendala Penyerapan Anggaran, Wagub Bengkulu Minta Ini Jadi Perhatian

“Kepedulian kami sebagai relawan tidak diperdulikan oleh Sekda. Padahal, sesungguhnya kami berniat baik, kami ingin Bengkulu betul-betul bersih dari korupsi,” ungkap Manik.

Diungkapkan nya, dirinya masih menunggu sikap baik Sekda, jika tidak adanya konfirmasi balik, DPD GSPI Bengkulu akan segera membuat laporan pengaduan ke Aparat Penegak Hukum APH.

“Terlepas ini diproses di daerah, nanti kami laporkan  dulu. Baru setelah itu akan kami lanjutkan pelaporan ke Pusat,” pungkasnya.(limbeng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here